Gubernur Lantik Bupati Jayawijaya
WAMENA-Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Terpilih, John Wempi Wetipo, SH MH dan Jhon Richard Banua, SE, akhirnya resmi dilantik oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH atas nama Presiden RI dalam sebuah Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Jayawijaya di Lapangan Merdeka, Wamena, Jayawijaya, Rabu (18/12).
Pasangan John Wempi Wetipo – Jhon Richard Banua ini, merupakan pasangan incumbent yang bakal memimpin Kabupaten Jayawijaya untuk masa bhakti 2013 – 2018.
Dalam pelantikan ini, dihadiri oleh Muspda Provinsi Papua, diantaranya Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE, MM, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua, Danlantamal X Jayapura, Danlanud Japura, Wakajati Papua dan lainnya  bersama undangan dan ribuan masyarakat yang tumpah ruang di Lapangan Merdeka, Wamena.
 Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dalam sambutannya mengatakan pelantikan Bupati Jayawijaya ini telah mengisahkan perjalanan panjang dan akan menjadi sebuah catatan sejarah bagi perjalanan pemerintahan di Kabupaten Jayawijaya yan resmi.
 “Kita telah meletakan dasar bagi pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat uuntuk jangka 5 tahun ke depan,” ujarnya.
Apalagi, tercatat tahapan dan proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya itu begitu lama dan menghabiskan biaya yang cukup besar tetapi juga dari sisi waktu banyak yang terbuang habis sehingga pemerintah daerah tidak maksimal dalam memberikan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara maksimal.
 Untuk itu, Gubernur menyampaikan selamat kepada Jhon Wempi Wetipo, SH, MH dan Jhon Richard Banua, SE sebagai Bupatid an Wakil Bupati Jayawijaya masa bhakti 2013 – 2018.
Dikatakan, sebagai kabupaten yang pertama terbentuk dan proses demokrasi yang berjalan panjang memberikan gambaran bagi Bupati dan Wakil Bupati yang baru saja dilantik, bahwa Kabupaten Jayawijaya memiliki sumber daya dan potensi yang cukup besar sehingga jika dikelola dan dimanfaatkan secara baik akan memberikan manfaat dan dampak yang ebsar bagi penigkatan taraf hidup dan kesejahteraan bagi masyarakatnya.
 Dalam sidang paripurna istimewa yang dihadiri 28 anggota DPRD Jayawijaya ini, Gubernur meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya yang baru dilantik untuk bisa menempatkan diri sebagai bapak, orang gtua dan sebagai pemipin bagi masyarakat Jayawijaya.
 “Di pundak saudara berdua terletak harapan yang besar dari seluruh masyarakat Jayawijaya akan sebuah masa depan yang lebih baik, masa depan yang damai, masa depan yang penuh dengan kebahagian. Ini tentu memerlukan perhatian serius bagi saudara berdua untuk lebih bekerja keras, merangkul perbedaan yang  ada dengan mempersatukan kandidat dan mendukung Bupati dan Wakil Bupati untuk bersama-sama untuk bekerja keras bagi kepentingan masyarakat Jayawijaya,” ujarnya.
Gubernur juga berharap agar Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya untuk menjadi pemimpin yang cerdas,  yang memiliki kepekaan terhadap organisasi pemerintah daerha yang dicintai dan dibanggakan seluruh PNS dari seluruh unsure pemeirntah di Kabupaten Jayawijaya.
Menurutnya, hal itu perlu ditegaskan karena pengalaman saat ini di Papua menunjukan bahwa pelayanan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan tidak berjalan maksimal, karena disebabkan ada bupati dan wakil bupati tidak betah untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya di tempat tugas, banyak bupati yang tinggalkan tempat tugas berlama-lama dan kembali sebentar lalu pergi lagi, lebih cenderung untuk berpikir kepada kelompok-kelompok masyarakat atau prgawai yang telah memberikan dukungan kepadanya sehingga harus mengorbankan sebagian masyarakat di dalam pelayanan dan mengesampingkan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan PNS dalam jabatan structural tertentu.
 Gubernur mengatakan implementasi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengatur dan mengelola potensi sumber daya alam serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan pelayanan, pemberdayaan pemerintah serta masyarakat oleh pemerintah pusat dimana peran gubernur dalam rangka mensinergikan pelakanaan program antara pemeritah kabupaten/kota, provinsi dan pusat.
 Peran gubernur dalam rangka membangun sinergisitas pembangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota, meningkatkan akuntabilitas, dipatuhinya etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Ini saya tegaskan kembali kepada saudara bupati dan wakil bupati agar di dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap melaporkan dan selalu berkoordinasii dengan Pemprov Papua dalam hal ini Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah,” katanya.
Jika dicermati dengan baik, kata Gubernur, kewenangan pemeirntah yang telah dilimpahkan kepada Pemprov Papua, kabupagten dan kota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sampai hari ini masih terkesan kewenangan yang tidak absolut dikarenakan pemerintah pusat masih berwewenang untuk menetapkan pedoman, standar criteria dan prosedur dalam implementasi seluruh kewenangan yang telah dilimpahkan, sheingga kewenangan-kewenangan daerha tertentu selalu berbenturan dengan pemerintah pusat.
Gubernur menjelaskan keterbatasan daerah dalam praktek kewenangan yang tidak disertai standar dan prosedur menjadi salah satu penyebab  yang mengakibatkan otonomi khusus di Papua tidak berjalan secara optimal.
 Untuk itu, ujar Gubernur, agenda penting dalam masa pemerintahannya yakni melakukan evaluasi dan rekontruksi terhadap UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dengan fokus pada aspek kewenangan yang lebih seperti yang ada dalam RUU Pemerintahan Otsus di Tanah Papua yang rancangannya telah dipersiapkan oleh tim asistensi.
Selain itu, kata Gubernur, agenda lain yakni alokasi pembagian dana otsus dengan prosentase terbalik dimana 80 persen dana otsus untuk kabupaten/kota dan 20 persen dikelola oleh provinsi.
 “Dengan kebijakan ini, saya harap bupati dan wakil bupati untukdapat memanfaatkan dana otsus yang akan diluncurkan ke kabupaten/kota untuk menyelesaikan hal-hal mendasar, mendesak, prioritas yang dapat menyentuh kebutuhan masyarakat asli Papua terutama peningkatan sector ekonomi, pendidikan dan kesehatan sehingga terwujud visi dan misi kami yakni Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera,” jelasnya.
Dalam kesempatan ini, Gubernur meminta bupati dan wakil bupati melaksanakan tugas Negara dipercayakan rakyat untuk sinergisitas antara eksekutif dan legislative, sehinga dapat membantu secara penuh.
 “Jangan ada pengkotak-kotakan, karena kepentingan parpol, kelompok dan daerah tertentu karena akan membuat rakyat terpecah,” katanya.
Gubernur juga berharap tidak ada perkelahian baik antara pimpinan daerah maupun DPRD, karena gubernur dalam menjalankan pemerintahan telah jalankan konsolidasi internal pemerintah, karena konflik antara bupati dan DPRD akan membuat rakyat menjadi korban, apalagi saat ini hampir semua pemimpin adalah anak asli Papua.
“Kalau kita berkelai terus, maka kita yang membuat masalah dan rakyat terus yang menjadi korban,” imbuhnya.
Sementara itu, dari pantauan Cenderawasih Pos di Lapangan Merdeka Wamena, Kabupaten Jayawijaya, terlihat ribuan rakyat hadir dan menggelar pesta bakar batu sebagai kegembiraan hadirnya pemimpin baru di Kabupaten Jayawijaya.