JAYAPURA—Fenomena Calon  Gubernur dan Wakil Gubernur  yang mengumumkan telah mengantongi rekomendasi resmi dari sejumlah pimpinan partai politik ternyata membuat gerah   Koalisi Papua Bangkit  (KPB) yang mengusung pasangan  calon  Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua periode 2011-2016 Lukas Enembe S.IP dan Klemen Tinal SE MM (LUKMEN).    Apabila diantara partai politik  yang telah menandatangani naskah kesepakatan koalisi ternyata mencabut kembali dukungan dan memberikan dukungan kepada kandidat lain alias “mbalelo”, maka KPB mengancam melakukan gugatan hukum. Pasalnya, secara hukum KPB  telah sah dan mempunyai ikatan hukum yang sangat kuat. Demikian disampaikan Ketua KPB John Banua Rouw SE didampingi Ketua dan Sekretaris masing masing partai politik koalisi di Kantor Sekretariat Tim Kampanye Lukas Enembe dan Klemen Tinal di Ruko Pasific Permai, Dok II, Jayapura, Jumat (26/8).

Walaupun demikian, politisi Partai Patriot ini menandaskan, KPB telah memenuhi syarat baik fisik maupun  administratif dukungan serta telah menyepakati tetap solid  mendukung  kepada  LUKMEN. Apalagi sampai ini pengurus inti koalisi partai  politik  tak melakukan tandatangan ganda untuk berkoalisi dengan Calon Gubernur dan  Wakil Gubernur yang lain.

“Dalam kesepakatan kita jelas tak boleh mencabut dukungannya,” tandasnya  sembari menunjukan semua dokumen menyangkut  rekomendasi dari  pusat dan SK pengangkatan sebagai pengurus yang berhak  menandatangi dokumen untuk didaftarkan ke KPU.
Ke-14 partai politik yang secara resmi mengusung pasangan LUKMEN masing masing Partai Demokrat, Partai Patriot, PKS, PNI Marhaenisme, PKPI, PKPB,PNBK, PPRN, Partai Barnas, PKDI, PPPI, Partai Kedaulatan, PMB  dan PKB.

“Dari ke-14 partai politik ternyata 11 partai politik yang sudah fix  100 %  ada di kami,” ujarnya.
Ditanya kenapa KPB tak tunggu verifikasi dari KPU untuk membuktikan dukungan yang sah, dia mengatakan,  pihaknya perlu menyampaikan agar publik mengetahui mekanisme secara  benar.

“Untuk kami kekurangan satu dua partai kami sangat cukup bahkan sisa. Tapi ada aturan dan   proses pembelajaran politik di Tanah Papua ini jangan kita membuat Papua makin tak damai,” tegasnya.

Sumber:(Bintang Papua)