JAYAPURA—Adalah mustahil rasanya jika Kabupaten Puncak Jaya sudah berjalan beberapa periode kepemimpinan akan digabung (lebur) lagi dengan kabupaten lainnya karena dinilai gagal.

Hal itu diungkapkan Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe menanggapi adanya keinginan Pemerintah pusat untuk menggabungkan kembali beberapa kabupaten Pemekaran  karena berdasarkan evaluasi dinilai gagal.

Enembe mengatakan, tidak setuju  dan sesuatu yang mustahil jika kabupaten yang dipimpinnya akan digabungkan kembali ke Kabupaten Nabire atau kabupaten lain, karena dianggap gagal dalam pemekaran oleh pemerintah pusat.

Menurutnya, hanya pemekaran yang dapat menjawab keterisolasian rakyat setempat. Dirinya menyebutkan, saat wilayah Puncak Jaya masih menjadi satu dengan Kabupaten Nabire, wilayah tersebut sangat terisolasi.
“Zaman dulu dibawah Nabire, Puncak Jaya merupakan kawasan yang tertutup dengan dunia luar. Orang tak bisa masuk atau satu kegiatan pun tak bisa masuk kesini hanya pemekaran yang bisa menjawab permasalahan daerah.

Tidak semudah itu kabupaten yang dianggap gagal dan lalu digabungkan dengan kabupaten induk. Kalau Puncak Jaya digabungkan ke Nabire, kapan lagi daerah ini mau merasakan perubahan,” jelasnya.
Sebelumnya Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengumumkan ada 10 kabupaten di Indonesia, 6 kabupaten diantaranta berada di Papua dan Papua Barat yang dinilai terburuk dalam pemekaran wilayah.
Keenam kabupaten itu adalah Kabupaten Puncak, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai serta 2 Kabupaten di Provinsi Papua Barat, yakni  Kabupaten Tamrauw dan Kabupaten Maybrat.
Pemerintah akan melakukan penggabungan, penghapusan atau penyesuaian terhadap daerah pemekaran atau daerah otonomi baru (DOB) yang dinilai gagal.

Pemerintah berani  melakukannya karena  hal itu  merupakan perintah UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 78 Tahun 2007 tentang  Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Pengabungan Daerah.

Sumber:(Bintang Papua)